Pembangunan Pariwisata Badung Masih Parsial

  • 31 Agustus 2017
  • Dibaca 816 Pengunjung
  • Recreation & Entertainment
Pembangunan Pariwisata Badung Masih Parsial
badung post/psk
Badung Post, Dalung. Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengatakan stakeholder (pihak yang memiliki kepentingan) pada dunia Pariwisata di Kabupaten Badung, harus duduk bersama mencari solusi dari persoalan yang ada selama ini. Pelaku dunia pariwisata di Badung saat ini masih bekerja secara parsial.
 
Untuk mencari solusi dari persoalan ini, Parwata menyatakan akan melakukan dialog dengan para stakeholder dunia pariwisata Badung. Dialog antara lain akan membahas tentang pembangunan pariwisata Badung jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, agar bisa berkelanjutan. 
 
"Dalam dialog kita akan membahas siapa saja yang harus bertanggung jawab, apakah pemerintah daerah, atau siapa? Siapa dalam kapasitas apa, lalu siapa yang leading (memimpin), ini harus dibicarakan bersama-sama termasuk apa saja masalahnya, ini harus diungkap tuntas, apakah masalah promosi, atau masalah kebersihan dan kenyamanannya, atau hal lain yang sangat prinsip, lalu siapa nanti yang harus didepan memberi komando,"ujar Parwata di Dalung, kepada Badung Post, belum lama ini.
 
Parwata menambahkan, pembangunan pariwisata jangka pendek di Badung, mempunyai target yang harus dicapai, baik itu target di daerah Badung, Propinsi, hingga target nasional.
 
"Presiden Jokowi menargetkan tahun ini harus ada 16 juta kunjungan wisatawan per tahun. Lalu target 16 juta wisatawan ini bagaimana caranya, ini harus jelas pendukungnya, baik itu infrastruktur jalan hingga bandara. Mampu nggak kapasitas bandara menampung wisatawan yang datang atau keluar ke tempat tujuannya,"ujarnya. 
 
Dalam dialog dengan seluruh stakeholder pariwisata, lanjut Parwata, masalah yang ada selama ini haris diurai secara utuh. 
 
"Ini yang harus didialogkan dengan jelas, apa saja yang harus dikawal. Jika Pemda (Pemerintah Kabupaten Badung) ada yang harus dikawal, maka akan dituangkan ke dalam APBD. Demikian juga jika ada hal yang merupakan tanggung jawab Angkasa Pura, tanggung Jawab Gubernur Bali, PHRI, atau stakeholder lainnya, ini yang harus dirumuskan. Jika ada program yang harus dikawal hingga ke tingkat nasional, maka kita akan kawal hingga Bappenas bahkan hingga ke Presiden Jokowi,"ujarnya.
 
Menurut Parwata, pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini adalah prioritas utama dari Presiden Jokowi. 
 
"Pak Jokowi ingin kita semua bangkit berjuang untuk kepentingan kita semua di Bali. Andalan utama adalah dunia pariwisata karena pariwisata mempengaruhi sektor lainnya, semua tumpuannya pariwiasta. Oleh karena itu, persoalan ini harus dirumuskan secara tuntas. Sekarang ini pembangunan pariwisata khususnya di Badung baru bersifat parsial, pemerintah bekerja sendiri, Angkasa Pura bekerja sendiri, stakeholder pariwisata bekerja sendiri. Ini yang perlu dirumuskan secara tuntas dan utuh,"pungkasnya.[bpc/psk]
  • 31 Agustus 2017
  • Dibaca 816 Pengunjung
  • Recreation & Entertainment

Related News